Dimakzulkan di Parlemen, Nasib Presiden Korsel Tergantung pada Putusan Mahkamah Konstitusi

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol telah dimakzulkan oleh parlemen pada Sabtu (14/12) karena penerapan darurat militer yang menggemparkan negara tersebut. Yoon saat ini diskors dari jabatannya, sementara Perdana Menteri Han Duck-soo menjabat sebagai presiden sementara.

Rincian Kejadian

• Pemakzulan dan Kondisi Saat Ini: Yoon diskors dari jabatannya setelah 204 dari 300 anggota parlemen memilih untuk memakzulkannya atas tuduhan pemberontakan terkait pengumuman darurat militer yang kemudian dibatalkan. Sebanyak 85 anggota parlemen menolak, sementara 3 abstain dan 8 suara dibatalkan.

• Tahap Selanjutnya: Keputusan parlemen ini masih harus disetujui oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, yang memiliki waktu 180 hari untuk memutuskannya.

• Pernyataan Partai Demokrat: Sebelum voting, Partai Demokrat yang merupakan oposisi utama menyatakan bahwa pemakzulan adalah langkah untuk menjaga konstitusi, supremasi hukum, dan demokrasi. Mereka menuduh Yoon “berkeliling dengan kegilaan” dan mengklaim oposisi bersekongkol dengan musuh-musuh komunis, klaim yang ditolak oleh Yoon.

Proses Pemungutan Suara

• Syarat Pemakzulan: Setidaknya 200 suara diperlukan untuk pemakzulan, sehingga anggota parlemen oposisi harus meyakinkan 8 anggota dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang menaungi Yoon untuk mendukung pemakzulan.

Kutipan

“Kami tidak tahan lagi dengan kegilaan Yoon.” - Juru bicara Partai Demokrat, Hwang Jung-a.

Jika Mahkamah Konstitusi mendukung pemakzulan, Yoon akan menjadi presiden kedua dalam sejarah Korsel yang dipecat melalui proses ini.